Peraturan Perpajakan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2012
Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2011 Tentang Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak Atas Penyerahan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2012
Tentang Nilai Bumi Per Meter Persegi Untuk Areal Offshore, Nilai Bumi Per Meter Persegi Untuk Tubuh Bumi Eksplorasi, Dan Angka Kapitallsasi, Untuk Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi Tahun Pajak 2012
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2012
Tentang Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak Yang Mengadministrasikan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-145/PJ/2012
Tentang Revisi Distribusi Rencana Penerimaan PPh Non Migas, PPN & PPn BM, Pajak Lainnya, Serta PBB Per Kantor Wilayah DJP Tahun Anggaran 2012
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ/2012
Tentang Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak Dan Wajib Pajak Dalam Rangka Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara
Berita Perpajakan
Tiga Sektor Terima Tax Holiday
JAKARTA - Tiga sektor industri, yakni sektor logam dasar (besi baja), kilang minyak, dan gasifikasi batubara dipastikan memperoleh fasilitas penundaan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday. Tax holiday diberikan maksimum selama delapan tahun.
Bangunan berisiko tinggi jadi sasaran pajak
JAKARTA Ditjen Pajak membidik pengelola properti yang memiliki bangunan kategori high risk building untuk dipungut pajak sebagai bagian dari langkah ekstensifikasi.
Tax holiday infrastruktur dikaji
JAKARTA Pemerintah mempertimbangkan memasukkan proyek-proyek infrastruktur sebagai bidang usaha penerima fasilitas keringanan pajak penghasilan (PPh) dan fax holiday.
WP Tak Terganggu Kasus Pajak
Meskipun kasus-kasus pajak selama ini cukup banyak terjadi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, hal itu tidak membuat wajib pajak (WP) takut untuk melunasi kewajibannya.
Pemprov Bahas Keringanan Pajak bagi Veteran
PAJAK Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebelum dikelola Pemprov DKI menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 tahun 2006 tentang Pemberian Pengurangan BPHTB. Salah satunya mengatur tentang pengurangan BPHTB bagi kalangan veteran, yakni sebesar 75 persen.
Siaran Pers - www.pajak.go.id
Penyidikan Terhadap Wajib Pajak
Jakarta – Sebagai salah satu bentuk penegakan hukum terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh dan untuk memberikan efek jera (deterrent effect) kepada Wajib Pajak lainnya, maka Direktorat Jenderal Pajak secara konsisten melakukan tindakan penyidikan.
Ditjen Pajak Tingkatkan Kerjasama dengan Polri
Jakarta – Pada hari ini, Kamis 8 Maret 2012 bertempat di Gedung Kementerian Keuangan dilangsungkan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Menteri Keuangan RI Agus Martowardojo dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo. Maksud dari nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerjasama dalam wewenang Kementerian Keuangan dan Polri secara lebih komprehensif sebagai upaya mendorong terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih. Nota Kesepahaman tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.
Ditjen Pajak Konsisten Laksanakan Pengawasan Internal terhadap Pegawainya
Jakarta, 23 Februari 2012 – Dalam rangka melaksanakan nilai-nilai (values) Kementerian Keuangan, yaitu : Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan serta sebagai wujud nyata pelaksanaan tata kelola pemerintaah yang baik (good governance), maka Direktorat Jenderal Pajak secara konsisten melakukan pengawasan internal terhadap para pegawainya.
Data penjatuhan hukuman disiplin pegawai Direktorat Jenderal Pajak per-tanggal 22 Februari 2012 (dari Bulan Januari 2012 s.d Februari 2012), menunjukkan bahwa sudah ada 39 pegawai yang dikenakan hukuman disiplin. Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan bervariasi, mulai dari hukuman disiplin ringan sampai dengan hukuman disiplin berat. Dari 39 pegawai tersebut, 2 pegawai dijatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 dan 2 pegawai dijatuhkan hukuman pemberhentian sementara (skorsing) berdasarkan PP Nomor 4 Tahun 1966.
Tidak Taat Pajak, PNS Dapat Dijatuhi Hukuman Disiplin
Semua Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan, wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan dengan benar, lengkap dan melaporkannya secara tepat waktu. Ketentuan ini diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor : SE/02/M.PAN/3/2009 tentang Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Untuk Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.
Kendaraan Pengangkutan Umum Dibebaskan dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Sehubungan dengan adanya pemberitaan bahwa “Pajak Jadikan Harga Jual Mobil Mahal dan “Pajak Impor Bajaj Sama dengan Harley Davidson”, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
